Jakarta – Gelaran Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) resmi dibuka oleh Pramono Anung pada 12 Juni 2026. Ajang tahunan yang telah berlangsung sejak 1968 ini memasuki penyelenggaraan ke-57 dan menjadi salah satu rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta.
Pada penyelenggaraan tahun ini, harga tiket masuk Jakarta Fair dibanderol mulai dari Rp40.000 per orang. Selain itu, panitia juga menyediakan tiket VIP yang mencakup akses konser dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah.
Kebijakan harga tiket tersebut mendapat sorotan dari sejumlah kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Poros Rawamangun, Rudi Darmawanto, SH, yang menilai harga tiket masuk Jakarta Fair saat ini tidak lagi mencerminkan semangat pesta rakyat yang menjadi tujuan awal penyelenggaraan acara tersebut.
“Kegiatan Jakarta Fair sejatinya diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut menikmati dan merasakan suasana perayaan kota. Melalui Jakarta Fair, masyarakat bukan hanya terhibur, tetapi juga merasa terlibat dalam merayakan kemajuan dan prestasi Kota Jakarta. Itulah cita-cita yang dahulu digagas oleh mendiang Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, sebagai pencetus Jakarta Fair,” ujar Rudi Darmawanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Menurut Rudi, kondisi saat ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi Jakarta Fair dari pesta rakyat menjadi ajang yang lebih berorientasi pada keuntungan bisnis.
“Realitasnya, penyelenggaraan Jakarta Fair kini terkesan menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi penyelenggara maupun pihak-pihak tertentu. Hal itu terlihat dari harga tiket masuk yang cukup mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, terutama di tengah tingginya biaya kebutuhan hidup saat ini,” katanya.
Ia menilai, apabila masyarakat Jakarta tidak dapat menikmati perayaan tersebut karena faktor biaya, maka Jakarta Fair telah kehilangan esensi sebagai pesta rakyat.
“Jika demikian, Jakarta Fair bukan lagi ajang yang memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Justru menjadi beban bagi masyarakat dan mengabaikan visi serta misi yang melatarbelakangi penyelenggaraannya sejak awal,” lanjutnya.
Karena itu, Rudi mendesak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Jakarta Fair 2026.
“Saya meminta Pemprov Daerah Khusus Jakarta untuk mengevaluasi pelaksanaan Jakarta Fair. Jika alasan tingginya harga tiket adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan, menurut saya hal itu kurang logis. Sebab, pendapatan dari penyewaan stan pameran dan dukungan sponsor dari berbagai perusahaan juga sangat besar. Sangat disayangkan jika PRJ tidak berpihak kepada warga Jakarta. Kasihan warga Jakarta yang tidak dapat menikmati perayaan ulang tahun kotanya sendiri,” pungkas Rudi Darmawanto.
