Wihaji Ajak Kader AMPG Tinggalkan Politik Transaksional, Fokus Bangun Keluarga Indonesia

Jakarta, 10 Juli 2026 – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., mengajak kader muda Partai Golkar mengubah cara pandang dalam berpolitik. Menurutnya, sudah saatnya politik tidak lagi dipahami sebatas kontestasi kekuasaan atau kegiatan menjelang pemilu, melainkan menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Wihaji saat menjadi narasumber dalam Stadium Generale hari kedua Diklat Kader Muda Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Gelombang III, Jumat (10/7/2026), di Jakarta. Diskusi yang dimoderatori Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaydillah, itu diikuti sekitar 250 kader muda dari 38 provinsi.

Di hadapan para peserta, Wihaji memperkenalkan konsep politik benefisial, yaitu politik yang tidak berhenti pada janji, pencitraan, atau aktivitas seremonial, tetapi mampu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Politik tidak boleh berhenti di baliho dan bagi-bagi sembako. Politik harus hadir di meja makan keluarga. Politik benefisial adalah politik yang hasilnya bisa diukur, stunting turun, Indeks Pembangunan Manusia meningkat, dan keluarga menjadi lebih tangguh,” ujar Wihaji.

Menurutnya, tantangan Indonesia menuju bonus demografi 2045 tidak dapat dijawab dengan praktik politik yang hanya berorientasi pada kemenangan elektoral. Politik harus menjadi sarana menyelesaikan persoalan masyarakat secara berkelanjutan, mulai dari kemiskinan, stunting, pendidikan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Wihaji mengingatkan kader muda Golkar agar tidak menjadi politisi yang hanya hadir setiap lima tahun sekali.

“Jangan menjadi politisi lima tahunan. Jadilah problem solver harian. Masyarakat akan lebih mengingat siapa yang membantu menyelesaikan persoalan mereka daripada siapa yang paling banyak memasang baliho,” tegasnya.

Lima Pilar Politik Benefisial

Dalam paparannya, Wihaji menjelaskan bahwa politik benefisial dibangun di atas lima prinsip utama.

Pertama, berbasis data keluarga, sehingga setiap kebijakan disusun berdasarkan data by name by address agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Kedua, berorientasi pada hasil, yakni keberhasilan diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran atau banyaknya program.

Ketiga, mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga kader di tingkat desa dan lingkungan.

Keempat, menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas, karena keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Kelima, mengedepankan pendekatan teknokratik sekaligus empatik, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, namun tetap dijalankan dengan kehadiran langsung di tengah masyarakat.

Tiga Misi untuk Kader Muda AMPG

Sebagai penutup, Wihaji memberikan tiga misi kepada kader muda PP AMPG.

Ia mendorong setiap kader memiliki satu desa binaan dengan mendampingi keluarga yang berisiko stunting hingga mandiri. Selain itu, kader diminta menjadi penghubung berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung KB, dan Generasi Berencana (GenRe) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Tak kalah penting, kader muda juga ditantang membangun narasi baru politik yang lebih menekankan pembangunan manusia dibanding sekadar pembangunan fisik.

“Bonus demografi 2045 hanya akan menjadi bonus bagi mereka yang hari ini peduli kepada balita, remaja, dan calon pengantin. Di situlah peran kader muda AMPG untuk memastikan pembangunan keluarga menjadi prioritas,” pungkasnya.

Stadium Generale tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus, Bendahara Umum M. Faqih, serta jajaran pengurus PP AMPG.

Diklat Kader Muda PP AMPG Gelombang III berlangsung pada 8–12 Juli 2026 dan diikuti sekitar 250 peserta dari 38 provinsi. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan tokoh nasional sebagai pemateri guna memperkuat kapasitas kepemimpinan generasi muda Partai Golkar.

Tags :

Share this post :